Guru honorer sendiri seringkali harus bekerja dengan upah yang minim dan tanpa jaminan sosial yang memadai. Mereka seringkali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh sebagai pekerja. Hal ini menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dengan menolak program Tapera, perhimpunan guru P2G turut serta memikirkan nasib para guru honorer yang selama ini masih terpinggirkan.
Perjuangan perhimpunan guru P2G dalam menolak program Tapera sejalan dengan upaya untuk melindungi nasib para guru, termasuk guru honorer. Penolakan ini menjadi sebuah bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepada para guru. Hal ini juga sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak para guru, termasuk hak-hak guru honorer yang selama ini seringkali dilupakan.
Terkait dengan nasib guru honorer, penolakan program Tapera memberikan harapan bahwa keberadaan para guru honorer dapat lebih diperhatikan. Dengan menolak program yang dianggap memberatkan para guru, perhimpunan guru P2G memberikan sinyal bahwa mereka memiliki kepedulian terhadap nasib guru honorer di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam hal pengakuan dan perlindungan terhadap para guru honorer.
Dalam rangka memperjuangkan hak-hak guru honorer, perhimpunan guru P2G juga perlu didukung oleh berbagai pihak terkait. Perlunya adanya kebijakan yang lebih inklusif dan merata terhadap para guru, termasuk guru honorer, menjadi sebuah hal yang penting untuk diperjuangkan. Kesejahteraan para guru, termasuk guru honorer, sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, tindakan seperti penolakan terhadap program Tapera menjadi bagian dari usaha untuk memperjuangkan nasib para guru.
