Dunia kemahasiswaan kembali menjadi sorotan. Bukan karena keberhasilan gerakan intelektual yang mampu mengubah kebijakan publik, melainkan karena munculnya dugaan penerimaan uang oleh sejumlah aktivis mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi dan kemudian bertemu dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Kasus ini memantik gelombang pertanyaan yang sulit dihindari. Publik tidak hanya mempertanyakan integritas oknum mahasiswa yang diduga menerima uang, tetapi juga mulai menyoroti berbagai pihak yang terhubung dengan rangkaian peristiwa tersebut. Nama Gibran pun ikut terseret ke dalam pusaran kontroversi yang semakin meluas.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, secara terbuka meminta pihak Wakil Presiden memberikan penjelasan kepada masyarakat. Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam konteks demokrasi yang sehat, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul ketika namanya dikaitkan dengan sebuah kontroversi, meskipun belum tentu terlibat secara langsung.
Yang menjadi perhatian publik adalah urutan peristiwa yang terjadi. Mahasiswa melakukan demonstrasi dengan membawa sejumlah tuntutan terkait harga BBM, stabilitas ekonomi, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tidak lama kemudian, perwakilan mahasiswa tersebut mendapatkan kesempatan bertemu dengan Wakil Presiden di Istana Wapres.
Pada situasi normal, audiensi antara mahasiswa dan pejabat negara merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Bahkan dialog semacam itu seharusnya diapresiasi karena membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun persoalannya menjadi berbeda ketika belakangan muncul pengakuan bahwa salah satu pimpinan mahasiswa diduga menerima uang sebesar Rp20 juta yang disebut berasal dari pihak tertentu melalui perantara.
Di sinilah persoalan mulai menjadi rumit.
