Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seringkali menjadi ajang yang sarat dengan dinamika politik yang kompleks. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam netralitas institusi penegak hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Netralitas Polri dalam Pilkada sangat penting untuk menjaga keadilan, keamanan, dan kepastian hukum selama proses demokrasi berlangsung.
1. Dinamika Politik dalam Pilkada
Pilkada sering kali memunculkan persaingan yang ketat antar calon dan pendukungnya. Dinamika ini dapat meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh pihak yang berkepentingan dalam proses pemilihan maupun oleh aparat penegak hukum yang terlibat langsung.