Selain itu, dana subsidi minyak yang begitu besar juga dapat menyalahi prinsip ekonomi yang efisien, di mana subsidi seharusnya hanya ditujukan bagi golongan masyarakat yang membutuhkan. Tanpa adanya sistem subsidi yang efektif, anggaran sebesar Rp450 miliar per bulan dapat dianggap sebagai pemborosan sumber daya yang dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.
Meskipun demikian, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan subsidi minyak ini sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial bagi masyarakat. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk mencegah kenaikan harga bahan bakar yang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan subsidi ini untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana yang dialokasikan.
Dalam jangka panjang, pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi yang lebih berkelanjutan dalam mengelola subsidi minyak. Upaya untuk diversifikasi sumber energi dan memperkuat ketahanan energi nasional perlu menjadi prioritas agar ketergantungan pada minyak dapat dikurangi. Selain itu, pengembangan infrastruktur energi terbarukan juga menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi masa depan.
