Pemerintah Indonesia sedang dalam upaya untuk mengurangi porsi kepemilikan saham perusahaan China di proyek-proyek smelter nikel baru. Menurut laporan Bloomberg pada Jumat (26/7/2024), tindakan tersebut dilakukan untuk mendorong industri pengolahan bijih nikel domestik agar bisa memperoleh akses subsidi dalam rantai pasok kendaraan listrik dari pemerintah Amerika Serikat (AS).
Sebuah sumber yang dikutip dari Bloomberg mengatakan, "Pemerintah telah berdiskusi dengan beberapa investor untuk membangun smelter baru di mana perusahaan China akan memiliki saham kurang dari 25%." Langkah ini diambil dalam rangka mendorong investasi dalam industri smelter nikel serta untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan China tidak mendominasi kepemilikan saham.
Terkait hal ini, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto menyatakan bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam keputusan bisnis masing-masing perusahaan untuk mengurangi porsi saham perusahaan China dalam proyek smelter nikel di dalam negeri. Seto menegaskan, "Semua proyek disepakati secara business to business antara para pemegang saham, termasuk keputusan komposisi pemegang saham Tiongkok menjadi minoritas."
