Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, baru-baru ini menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kelaparan di Pulau Enggano meskipun pulau tersebut mengalami isolasi. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah Rapat Koordinasi yang melibatkan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, terkait dengan isu-isu yang dihadapi oleh Enggano. Rapat berlangsung di Gedung Pola Kantor Gubernur Bengkulu pada hari Jumat, yang bertujuan untuk meninja waktu kemajuan pembangunan pelabuhan serta mengenali berbagai kendala yang dihadapi.
Helmi menekankan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara aktif memantau situasi di Enggano untuk memastikan akurasi informasi yang beredar di media sosial. "Kami selalu berupaya memperhatikan kondisi Enggano dari berbagai sumber, dan kami dapat memastikan bahwa situasi di masyarakat tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam media sosial," jelasnya.
Di samping itu, Gubernur Helmi Hasan juga telah berkoordinasi dengan pihak PT Pertamina untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Enggano. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bersama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah mengambil langkah-langkah tanggap darurat, termasuk menyalurkan bantuan logistik dan transportasi bagi masyarakat setempat.
Camat Pulau Enggano, Susanto, menegaskan ketersediaan pasokan bahan pokok dan membantah isu kelaparan yang beredar di pulau terluar Indonesia ini, yang sebenarnya terisolasi akibat pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu. "Saya ingin menjelaskan bahwa berita mengenai kelaparan di Enggano itu tidak benar. Kami tidak tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok; semua kebutuhan pokok tercukupi dan tidak ada kelaparan. Yang kami alami sekarang adalah penurunan daya beli dan penjualan hasil pertanian masyarakat," paparnya.
Menurut Susanto, pendangkalan di alur Pelabuhan Pulau Baai selama beberapa bulan terakhir telah mengganggu kemampuan masyarakat Enggano untuk menjual produk pertanian mereka ke Kota Bengkulu. "Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun, namun bukan karena kekurangan bahan pokok," tambahnya.
Susanto menjelaskan bahwa ketidakmampuan pelabuhan dalam mendistribusikan barang menjadi masalah, di mana KMP Pulo Tello hanya dapat mengangkut manusia, sementara barang harus dilangsir dari luar pelabuhan. "Akibat kendala ini, hanya 30 persen dari komoditas yang bisa dipasarkan, karena penyaluran fokus pada penggunaan kapal nelayan yang kapasitasnya terbatas," ungkapnya.
