Kementerian Kebudayaan pada tahun anggaran 2026 mengajukan tambahan pagu belanja negara yang nilainya mencapai Rp4,28 triliun. Usulan tersebut muncul karena pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya hanya sebesar Rp1,5 triliun, sementara kebutuhan riil kementerian dalam melaksanakan berbagai program strategis mencapai hampir Rp5,8 triliun. Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, menegaskan bahwa penambahan anggaran ini bukan semata keinginan, tetapi sebuah kebutuhan mendesak agar target pembangunan kebudayaan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dapat diwujudkan secara optimal. Menurutnya, pagu saat ini belum mencukupi untuk memastikan pencapaian program yang telah dirancang, bahkan berpotensi menghambat rencana pembangunan jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045 jika tidak segera dipenuhi.
Giring menyampaikan bahwa arah penggunaan anggaran tambahan itu difokuskan pada sejumlah prioritas nasional di bidang kebudayaan. Salah satunya adalah program Manajemen Talenta Nasional (MTN) di bidang seni dan budaya yang diharapkan dapat mencetak generasi unggul dan kreatif di masa depan. Selain itu, dana tersebut akan dialokasikan untuk memperkuat penetapan cagar budaya, pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan, serta revitalisasi wilayah adat agar dapat menjadi ruang interaksi yang hidup bagi pelestarian dan pengembangan tradisi lokal. Di sisi lain, pengembangan ekosistem seni budaya juga menjadi titik tekan, termasuk di dalamnya upaya mendorong diplomasi budaya, memperluas jejaring pertukaran seni lintas negara, hingga promosi kebudayaan melalui Rumah Budaya Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia.
