Dari jumlah tambahan yang diusulkan, porsi terbesar yaitu sekitar Rp2,69 triliun akan difokuskan pada Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan. Program ini diarahkan terutama untuk melindungi kebudayaan dan tradisi yang kini tengah menghadapi tantangan modernisasi dan arus globalisasi. Perlindungan tersebut mencakup kegiatan di UPT Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) maupun Museum dan Cagar Budaya (MCB), yang secara langsung berhubungan dengan agenda prioritas presiden di bidang pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi. Bahkan, beberapa proyek yang sempat tertunda akan kembali digarap, misalnya revitalisasi Galeri Nasional Indonesia, penyelesaian interior dan tata pamer Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi, hingga pembebasan lahan dan pembangunan Museum Majapahit di kawasan Trowulan.
Selain aspek fisik, dukungan anggaran juga akan diarahkan pada program yang menyentuh langsung masyarakat luas. Misalnya, pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang bertujuan menanamkan apresiasi budaya sejak dini, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan seni dan festival yang merangkul beragam lapisan masyarakat. Beberapa agenda yang akan digelar mencakup Festival Film Wartawan Indonesia, Konferensi Musik dan Pasar Musik, Festival Film Santri, Festival Film Anak, hingga Festival Sastra dan Anugerah Kebudayaan Indonesia. Kegiatan tersebut tidak hanya menghidupkan ruang ekspresi, tetapi juga menjadi wahana pembinaan talenta, pengembangan karya, sekaligus memperkuat identitas bangsa.
Tidak kalah penting, Kementerian Kebudayaan juga menempatkan penguatan diplomasi budaya sebagai salah satu fokus alokasi anggaran. Hal ini diwujudkan melalui fasilitasi acara pertukaran budaya domestik maupun internasional, promosi kebudayaan yang lebih intensif, serta pengembangan jejaring kerja sama antarbangsa. Giring menekankan bahwa diplomasi budaya memiliki dampak besar dalam membangun citra Indonesia di mata dunia sekaligus membuka ruang kolaborasi yang bermanfaat bagi para pelaku seni dan masyarakat budaya.
