TNI dan Kemlu sebagai institusi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses rekrutmen warga sipil dipersiapkan dengan baik dan melibatkan berbagai pihak terkait. Transparansi, keamanan, dan kesejahteraan para calon peserta juga harus menjadi perhatian utama dalam proses seleksi tersebut.
Di samping itu, adanya kerjasama antara warga sipil dan personel militer dalam misi penjaga perdamaian juga memunculkan tantangan tersendiri. Koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang efektif di antara semua pihak terlibat dalam operasi akan menentukan kesuksesan bersama. Maka dari itu, peran diplomatik Kemlu dalam memfasilitasi komunikasi antara personel militer dan warga sipil sangat penting untuk memastikan keselarasan dan kerja tim yang optimal.
Seiring waktu, diharapkan partisipasi warga sipil dalam misi penjaga perdamaian ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi rakyat Palestina, tetapi juga memunculkan kesadaran akan pentingnya peran aktif masyarakat sipil dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Hal ini menjadi bagian dari upaya membangun solidaritas internasional dalam menjawab tantangan kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, Indonesia memberikan contoh nyata bahwa sebagai negara besar dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang kuat, Indonesia siap memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perdamaian dunia.
