Dari sisi DPRD KBB, pengadaan tablet tersebut dibenarkan oleh Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, yang mengklaim bahwa pembelian tablet bertujuan untuk mengurangi biaya fotokopi dokumen fisik yang selama ini mencapai Rp 50 juta per anggota dewan. "Kami berharap dengan adanya tablet ini, akan tercipta efisiensi dalam pengelolaan berkas. Selama ini pengeluaran untuk fotokopi berkas sangat besar, dan dengan tablet, kami bisa menghemat anggaran secara signifikan," kata Mahdi.
Di sisi lain, dia juga menjelaskan bahwa spesifikasi tablet yang dipilih sangat penting agar perangkat tersebut dapat bertahan lama dan dicatat sebagai inventaris negara. "Kami minta spesifikasi tablet yang baik. Jangan sampai kami hanya memilih yang murah, seperti hardisk 128 GB yang sudah ketinggalan zaman. Kami ingin tablet yang memiliki kapasitas minimal 512 GB atau bahkan 1 terabyte agar dapat digunakan dalam waktu lama," tuturnya.
Kendati anggaran tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, pihak DPRD KBB tetap berpegang pada argumen efisiensi dan kebutuhan akan perangkat yang lebih modern. Masyarakat pun diharapkan untuk memahami bahwa pengadaan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas kerja para wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengawasan dan penjelasan transparan mengenai penggunaan anggaran ini diharapkan dapat meredakan kritik yang ada.
