Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah mempersiapkan sistem digital untuk mengawasi pemajakan atas produksi hasil perkebunan kelapa sawit menjelang akhir masa jabatannya. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dilibatkannya dalam membangun sistem tersebut, yang diyakini akan segera diluncurkan dalam waktu dekat.
Pengungkapan rencana ini disampaikan oleh Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan, beberapa waktu lalu. Pahala menyatakan bahwa sistem baru ini direncanakan akan diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam waktu yang tidak lama lagi.
Menurut Pahala, pemerintah sedang merancang sistem digital ini agar lebih ketat dalam mengawasi pajak atas produk hasil kelapa sawit. Selama ini, pemajakan atas produk sawit hanya dilakukan berdasarkan luas izin lahan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, Pahala mengakui bahwa sistem pengawasan saat ini rentan terhadap 'kebocoran' karena perusahaan bisa saja menampung produk sawit ilegal yang bukan berasal dari perkebunannya. Oleh karena itu, sistem baru ini akan lebih fokus pada jenis-jenis produk CPO yang diproduksi maupun yang diekspor.
