Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor antara pemerintah, DPR, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah berkembangnya intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Ia menilai, dialog kebangsaan yang melibatkan berbagai elemen tidak boleh dianggap sebagai acara seremonial semata, melainkan wadah strategis untuk membuka ruang diskusi dan mengatasi hambatan informasi sejak dini. Berdasarkan riset Setara Institute 2023, minimnya ruang dialog menjadi salah satu penyebab utama tumbuhnya sikap intoleran.
Eddy menekankan bahwa toleransi bukan hanya soal wacana, melainkan proses membangun kesadaran dan etika kolektif. Menurutnya, praktik toleransi membutuhkan pengorbanan berupa kemampuan untuk menghargai, memahami, dan menerima perbedaan. Dengan keragaman lebih dari 17 ribu pulau dan enam agama yang diakui negara, Indonesia memiliki modal sosial yang luar biasa. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 pun secara tegas menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara.
