Transisi dari puncak karier menuju masa purnabakti, apalagi bagi mereka yang pernah memegang jabatan strategis di pemerintahan, seringkali tidak mulus. Banyak yang menyebutnya sebagai post power syndrome. Istilah ini menggambarkan kondisi psikologis ketika seseorang kehilangan status, kekuasaan, dan rutinitas yang selama ini melekat pada jabatannya. Bagi pejabat atau pegawai negeri yang terbiasa dengan fasilitas, pengaruh, dan hiruk pikuk pekerjaan, hilangnya semua itu bisa memicu gejolak batin yang serius. Ini bukan sekadar penyesuaian biasa, tapi bisa jadi perjuangan berat menghadapi identitas baru.
Hilangnya Status dan Identitas Diri
Salah satu pemicu utama post power syndrome adalah hilangnya status dan identitas diri. Selama bertahun-tahun, jabatan di pemerintahan bukan hanya sekadar pekerjaan, melainkan juga bagian integral dari siapa mereka. Punya otoritas, dihormati, didengar, dan terlibat dalam keputusan besar, semua itu membentuk citra diri yang kuat. Ketika semua itu lenyap seiring pensiun atau pergantian jabatan, mereka bisa merasa kehilangan arah, seolah sebagian besar dari diri mereka ikut hilang.
Perasaan tidak lagi penting atau tidak dibutuhkan bisa sangat menyakitkan. Dulu, mungkin setiap telepon dijawab, setiap undangan dihadiri. Sekarang, mungkin sepi. Perubahan drastis ini bisa menimbulkan kekosongan, memicu pertanyaan tentang makna hidup dan nilai diri di luar jabatan. Sulit bagi sebagian orang untuk memisahkan identitas pribadi mereka dari identitas profesionalnya.
