Lebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa pemahaman terhadap dinamika hubungan AS-China saat ini juga menjadi agenda penting. "Kebijakan yang diterapkan AS dalam konteks hubungannya dengan China tentu akan memiliki dampak yang signifikan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh ekonomi global,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa proposal yang diajukan oleh tim delegasi Indonesia telah diakui sebagai salah satu yang paling komprehensif dan visioner oleh pihak AS. Pemerintah AS memberikan apresiasi yang tinggi terhadap keinginan Indonesia untuk membuka dialog dan melakukan reformasi struktural yang mendasar dalam perekonomian nasional.
“Dengan komunikasi awal yang baik ini, Indonesia dianggap sebagai salah satu yang terdepan dalam proses negosiasi ini, yang diharapkan dapat memberikan keuntungan strategis. Tanggapan positif ini akan menjadi landasan bagi kita untuk melanjutkan pembahasan di level teknis, dengan harapan yang tinggi untuk mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan,” papar Menkeu.
Lebih jauh, Indonesia telah menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025. Langkah ini menandai awal dari fase negosiasi tarif yang penting, menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara pertama yang memasuki tahap ini.
