Pertikaian antara Filipina dan China atas wilayah di Laut China Selatan menjadi salah satu faktor yang memperburuk hubungan kedua negara tersebut. Beijing mengklaim wilayah maritim luas di sana berdasarkan "sembilan garis putus-putus" yang membentang ratusan mil ke selatan dan timur dari provinsi paling selatan, Hainan. Namun, putusan Pengadilan Arbitrase Tetap yang berbasis di Den Haag pada 2016 menyatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum berdasarkan hukum internasional.
Tak hanya menolak putusan tersebut, China juga telah berunding dengan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejak 2002 untuk menetapkan kode etik di laut yang disengketakan. Meskipun demikian, ketegangan terus terjadi di wilayah tersebut, terutama terkait klaim sumber daya alam yang melimpah di Laut China Selatan.
Kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak terkait ketegangan di Laut China Selatan. Amerika Serikat, sebagai sekutu Filipina, telah mengecam klaim China atas wilayah tersebut, sementara negara-negara lain di kawasan juga mengkhawatirkan potensi eskalasi konflik. Hal ini menjadi sorotan besar di forum-forum internasional, seperti pertemuan ASEAN, di mana negara-negara anggotanya berupaya untuk menemukan solusi diplomatis atas konflik yang terus berlangsung.
Tidak hanya itu, situasi di Laut China Selatan juga berpotensi memengaruhi kestabilan ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara. Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan utama bagi negara-negara di kawasan tersebut. Kontrol atas jalur ini memungkinkan negara yang menguasainya untuk mempengaruhi arus perdagangan global. Oleh karena itu, sengketa atas wilayah ini juga memicu kekhawatiran atas ketidakstabilan ekonomi global.
Berdasarkan hal tersebut, penting bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini untuk mencari jalan keluar yang dapat menciptakan perdamaian dan kestabilan di Laut China Selatan. Solusi diplomatis yang melibatkan negosiasi terbuka dan transparan perlu diutamakan agar ketegangan di wilayah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang menghormati hukum internasional dan kedaulatan masing-masing negara.
