China menolak langkah Filipina untuk memperluas landas kontinenya di Laut China Selatan dan mendapatkan hak "eksklusif" untuk mengeksploitasi sumber daya bawah laut. Berdasarkan laporan media pemerintah pada Senin, hal ini menimbulkan kekhawatiran atas ketegangan di wilayah tersebut serta konsekuensi politis dan ekonomis yang dapat terjadi akibatnya.
Juru Bicara Menteri Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa Filipina telah melanggar hukum internasional dan hak kedaulatan China dengan mengajukan kasus mengenai penetapan batas landas kontinen terluar di Laut China Selatan secara sepihak. Menurut Lin, langkah ini bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan.
Di sisi lain, Filipina berusaha mendapatkan persetujuan PBB untuk memperluas landas kontinennya di Laut China Selatan. Beberapa diplomat Filipina di PBB telah menyampaikan informasi kepada Komisi PBB tentang Batas Landas Kontinen untuk "mendaftarkan hak negara tersebut atas landas kontinen yang diperluas, atau ECS, di Wilayah Palawan Barat" laut tersebut, menurut Departemen Luar Negeri Filipina.
Namun, China menegaskan bahwa komisi PBB tidak boleh mempertimbangkan atau mengakuinya bila kasus yang diajukan Filipina melibatkan wilayah yang disengketakan. Hal ini menambah ketegangan antara kedua negara yang sudah lama berselisih terkait klaim wilayah di Laut China Selatan.
