Politik Orang Dalam (POD) adalah salah satu fenomena yang telah lama menghantui sistem pemerintahan di berbagai negara. POD terjadi ketika individu atau kelompok memanfaatkan kedudukan atau koneksi mereka di dalam pemerintahan untuk keuntungan pribadi, baik secara finansial maupun politis. Dalam konteks ini, POD memiliki dampak yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Transparansi pemerintah merupakan konsep yang menuntut pembukaan informasi-informasi publik kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi pemerintah, sehingga proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih terbuka dan adil. Namun, praktik POD seringkali menimbulkan ketidaktransparanan karena kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Pada akhirnya, hal ini merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
