Selain transparansi, akuntabilitas pemerintah juga terganggu akibat praktik POD. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil. Ketika orang dalam memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, akuntabilitas sering kali dilanggar. Pemilihan kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik dan pembiaran tindakan koruptif hanya merupakan beberapa contoh dampak buruk dari praktik POD terhadap akuntabilitas pemerintah.
Dampak politik orang dalam terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah semakin terasa parah di era digital. Teknologi telah memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi, namun di sisi lain memberikan celah bagi praktik POD. Dengan adanya akses yang lebih luas terhadap data dan informasi, praktik POD dapat semakin merajalela, terutama dalam penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran publik.
