Di satu sisi, hakim juga dihadapkan pada tuntutan untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Namun, di kehidupan pribadi, mereka juga harus menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.
Komisi Yudisial (KY) telah mengadukan hal ini kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Keuangan. Mereka juga berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna membahas upaya perbaikan kesejahteraan para hakim.
Meskipun gaji merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan, masih banyak faktor lain yang perlu diperhatikan. Kondisi tempat tinggal, sarana pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial juga merupakan hal-hal yang patut diperhatikan. Keseimbangan antara gaji yang layak dan fasilitas serta jaminan kehidupan yang memadai bisa menjadi solusi yang lebih komprehensif bagi kesejahteraan para hakim.
