Masalahnya tampaknya bukan di produksi, melainkan pada distribusi. Banyak kalangan menilai bahwa distribusi beras dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen masih mengalami hambatan besar, baik karena minimnya infrastruktur pendukung maupun tata niaga yang dikuasai oleh pihak tertentu.
“Pemerintah selalu bicara soal swasembada, tapi kenyataannya rakyat tetap membeli beras dengan harga tinggi. Ada yang tidak beres di sistem tata niaga kita,” ungkap Suroto, pengamat kebijakan publik.
Ketimpangan Akses dan Permainan Harga
Celakanya, permainan harga oleh spekulan dan tengkulak turut memperburuk keadaan. Petani menjual gabah dengan harga rendah, namun saat sampai ke konsumen, harga melonjak drastis. Ini menunjukkan adanya rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien, yang membebani konsumen sekaligus merugikan petani.
“Petani tetap miskin, rakyat tetap menjerit, tapi ada pihak yang untung besar. Ini ironi yang terus terulang,” kata Suroto menyoroti situasi ini.
Solusi yang Tak Kunjung Konkret
Sudah berulang kali pemerintah menjanjikan perbaikan sistem distribusi pangan dan penguatan cadangan pangan nasional. Namun hingga kini, realisasi konkret belum terasa. Masyarakat menilai langkah-langkah yang diambil belum menyentuh akar persoalan, dan hanya sebatas wacana tanpa eksekusi yang nyata.
