Tutup Iklan
JasaReview
  
login Register
SetNov Tak Mau Hadiri Panggilan KPK, Kenapa Si?

SetNov Tak Mau Hadiri Panggilan KPK, Kenapa Si?

14 November 2017 | Dibaca : 425x | Penulis : Rindang Riyanti

Ketua DPR RI Setya Novanto menolak untul memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP.

Untuk itu, Novanto mengirimkan surat yang berisi penjelasan soal hak imunitas anggota DPR dan keharusan KPK mengantongi izin presiden sebelum memanggil dirinya.

Kabiro Humas KPK menjelaskan bahwa pihaknya menerima surat berisi alasan mengapa Setya Novanto belum juga memunuhi panggilan KPK.

"Pagi ini KPK menerima surat dari Setya Novanto dengan kop Surat tertulis 'Drs Setya Novanto, Ak, Ketua DPR-RI tertanggal 13 November 2017," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (13/11/2017).

KPK menerima 1 lembar surat dan 5 lembar lampiran. Dalam poin awal surat, pihak Novanto menerima surat panggilan dari KPK pada Rabu (8/11) pekan lalu.

Tak hanya itu. Novanto juga melampirkan surat undangan dari Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi NTT tertanggal 1 November 2017, perihal Undangan HUT Golkar ke-53 Tingkat Provinsi NTT.

Selain itu Setya Novanto juga membeberkan berbagai landasan hukum mengenai alasan dirinya tidak bisa memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

Penjelasan Novanto tersebut sebagai berikut:

- Pasal 1 (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

- Pasal 20A huruf (3) UUD 1945: selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan serta hak imunitas.

- Pasal 80 UU No 17 Tahun 2014 hak anggota dewan huruf (h) imunitas.

- UU No 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7

- Ketentuan UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya Pasal 224 ayat (5) mengenai Hak Imunitas DPR, Pasal 245 ayat (1), Pasal 224 ayat (5), serta Pasal 245 ayat (1).

- Putusan MK RI No 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2017

Poin intinya adalah persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai persetujuan tertulis dari Presiden.

Berikut isi surat Novanto yang dibacakan oleh Kabiro Humas KPK Febri.

"Bahwa karena dalam surat panggilan KPK ternyata belum disertakan Surat Persetujuan dari Presiden RI sebagaimana ketentuan Putusan MK, maka dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang ada, pemanggilan diri kami dalam jabatan saya selaku Ketua DPR-RI dapat dipenuhi syarat persetujuan tertulis dari Presiden RI terlebih dahulu sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku termasuk penyidik KPK. Berdasarkan alasan hukum di atas, maka surat panggilan sebagai saksi tidak dapat saya (Setya Novanto) penuhi,".

Surat yang ditandatangani oleh Novanto sendir tersebut menyebutkan bahwa KPK belum mengantongi izin Presiden untuk mengorek keterangan dari dia sebagai saksi. Sehingga Novanto lebih memilih menghadiri undangan HUT Golkar ke-53 Tingkat Provinsi NTT.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Pelatih Timor Leste : "Indonesia bukan Lawan Terberat kami"
20 Agustus 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com - Ambisi Timnas Timor Leste untuk mengalahkan Tim Garuda Muda Indonesia pada Sea Games 2017, sangatlah besar. Kekalahan dua kali melawan Vietnam ...
Tak Perlu Mahal, Bahan Alami Ini Juga Mampu Putihkan Gigi
1 Maret 2018, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Memiliki gigi putih tentunya dapat menunjang penampilan kita. Dengan gigi putih, tentunya kita menjadi lebih percaya diri. Tidak semua orang ...
Kota di Kanada Ini Hanya Berpenghuni 4 Orang
27 Agustus 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Jika kamu ingin berwisata menuju tempat dengan pemandangan cantik nan unik, mungkin kota ini bisa menjadi salah satu tujuan kamu. Kota ini ...
Tinggal di Desa Ini, Kamu Bakal Dibayar Rp 964 Juta, Berminat?
23 November 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Ketika kita ingin menempati sebuah tempat, tentunya kita harus membayar tempat tinggal tersebut terlebih dahulu. Berbeda dengan biasanya, di ...
KPU Sumut Tetapkan Tema Debat Kedua Soal Pembangunan
9 Mei 2018, by Jenis Jaya Waruwu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menetapkan tema Pembangunan Berkeadilan dan Berkesetaraan dalam debat tahap kedua Pilkada Sumut ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview