Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai penolakan dari berbagai pihak. Kali ini, penolakan tegas datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat, yang sama-sama menilai usulan tersebut berpotensi mencederai demokrasi dan menggerus hak politik rakyat.
Politikus PDI-P Guntur Romli menegaskan bahwa partainya tetap konsisten mendukung pilkada langsung, di mana rakyat memiliki hak penuh untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Menurutnya, pemilihan melalui DPRD bukanlah solusi yang tepat, meskipun dibungkus dengan alasan efisiensi anggaran.
“Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung, tidak melalui DPRD,” ujar Guntur Romli.
Efisiensi Bukan Alasan Cabut Hak Politik Rakyat
Guntur menilai, alasan efisiensi tidak dapat dijadikan dalih untuk mencabut hak dasar rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Ia bahkan menyoroti bahwa wacana efisiensi kerap tidak konsisten jika dibandingkan dengan kondisi pemerintahan saat ini.
“Efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Kabinet saat ini juga gemuk, tidak ada efisiensi. Harusnya efisiensi dimulai dari pemotongan fasilitas dan biaya elite-elite pemerintahan, bukan dengan mengkebiri hak politik rakyat,” tegasnya.
Menurut Guntur, pilkada tidak langsung merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan dapat membawa Indonesia kembali ke praktik politik era Orde Baru sebelum Reformasi.
