Legitimasi kekuasaan pemerintah berhubungan erat dengan cara pemerintah mengelola utang tersebut. Ketika utang luar negeri terus meningkat tanpa adanya rencana pengelolaan yang jelas dan bertanggung jawab, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun. Ketidakpastian ini bisa memicu keraguan di kalangan masyarakat, yang akhirnya berujung pada penurunan legitimasi kekuasaan pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemimpin mereka tidak mampu mengelola keuangan negara dengan baik, legitimasi kekuasaan yang mereka miliki bisa dipandang rendah.
Lebih jauh lagi, saat pemerintah mengumumkan kebijakan penghematan untuk mengatasi defisit, di mana rakyat kecil yang biasanya terkena dampaknya, legitimasi kekuasaan bisa semakin dipertanyakan. Di satu sisi, pemerintah berusaha mengurangi beban utang luar negeri, tetapi di sisi lain, mereka sering kali menerapkan kebijakan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Kebijakan ini bisa sangat berisiko, mengingat dalam situasi perekonomian yang sulit, kondisi sosial masyarakat bisa menjadi lebih rentan.
Satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah faktor global yang mempengaruhi utang luar negeri. Perubahan suku bunga, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk membayar utang. Jika pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik, legitimasi mereka dapat berkurang lebih lanjut seiring meningkatnya kesulitan ekonomi.
