Tragedi pembunuhan Benazir Bhutto pada 27 Desember 2007, di Rawalpindi, Pakistan, bukan hanya menghilangkan seorang pemimpin yang berani, tetapi juga menjadi momen kelam dalam sejarah demokrasi negara tersebut. Bhutto, sebagai mantan Perdana Menteri Pakistan dan pemimpin Partai Rakyat Pakistan (PPP), merupakan simbol perjuangan demokrasi di tengah arus ekstremisme yang semakin menguat di negara itu. Sejak awal karier politiknya, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma gender yang melekat pada seorang wanita yang bercita-cita tinggi di dunia politik patriarkal Pakistan.
Ketika kembali ke Pakistan setelah delapan tahun pengasingan, benang harapan mulai terukir kembali di hati rakyat. Bhutto, dengan visi untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan politik negara, berjanji untuk memerangi korupsi dan membawa stabilitas bagi Pakistan. Namun, ambisinya untuk memimpin kembali negara menghadapi berbagai tantangan, termasuk lawan politik yang kuat dan meningkatnya kekerasan ekstremisme yang merusak tatanan masyarakat.
Ekstremisme di Pakistan, terutama dari kelompok-kelompok militant yang berorientasi agama, telah menciptakan ketidakpastian yang terus menerus. Kebangkitan Taliban dan berbagai kelompok radikal lainnya membuat situasi politik dan sosial di Pakistan semakin genting. Bhutto, dalam banyak kampanyenya, secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi, menjadikannya target yang jelas bagi mereka yang ingin menghancurkan segala bentuk perlawanan terhadap ideologi mereka. Kembali ke Pakistan, ia menyadari bahwa bukan hanya melawan tantangan politik, tetapi ia juga harus melawan ancaman fisik yang nyata.
