Namun, sudut pandang lain mempertanyakan apakah penghapusan rumah dinas bagi anggota DPR akan membuka peluang bagi praktik korupsi, di mana para anggota legislatif dapat memanfaatkan tunjangan perumahan untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, beberapa pihak juga menilai bahwa penghapusan rumah dinas dapat mengurangi efektivitas kerja anggota DPR, terutama dalam hal aksesibilitas dan waktu yang terbuang akibat perpindahan tempat tinggal.
Namun, sementara kebijakan ini telah menjadi topik perdebatan yang hangat di ruang publik, anggota DPR sendiri memberikan respons yang bervariasi. Ada yang mendukung kebijakan ini sebagai langkah menuju transparansi dan kesederhanaan, sementara yang lain mengkritiknya sebagai tindakan diskriminatif terhadap anggota legislative.
Beberapa anggota DPR dari partai-partai oposisi juga memberikan respon kritis terhadap kebijakan ini, menyatakan bahwa penghapusan rumah dinas dapat mengancam kesejahteraan dan independensi anggota DPR dalam menjalankan tugasnya.
