Dalam konteks hubungan internasional, kebijakan ini juga perlu dijelaskan kepada negara-negara mitra dagang, terutama terkait pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang telah dijalin. Keterbukaan dan transparansi dalam menjelaskan motivasi dan tujuan dari kebijakan kenaikan PPN ini akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan internasional, yang tidak boleh diabaikan.
Pada akhirnya, keputusan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki visi untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif, serta mengedepankan keadilan dalam penerimaan negara. Namun, implementasi kebijakan ini juga perlu diiringi dengan komunikasi yang efektif kepada publik serta pemangku kepentingan terkait, untuk meminimalkan potensi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif yang diharapkan.
