Namun, strategi politik identitas ini tidak tanpa risiko. Dalam banyak kasus, implikasi dari jual beli suara berdasarkan identitas religius dapat memperburuk perpecahan di masyarakat. Ketika para kandidat mulai menekankan keberpihakan kepada satu agama tertentu, hal ini bisa menciptakan ketegangan antara kelompok religius yang berbeda. Kebijakan publik yang lebih fokus pada satu kelompok agama berpotensi meminggirkan masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda, menciptakan ketidakpuasan dan pengecualian.
Contoh nyata dari politik identitas yang dipengaruhi oleh agama dalam pilpres Indonesia dapat dilihat pada pemilu sebelumnya. Beberapa kandidat mengadopsi platform yang sangat religius dan mengandalkan dukungan dari ulama serta organisasi keagamaan. Mereka sering kali menggunakan simbol-simbol keagamaan dalam materi kampanye, menjanjikan kebijakan yang akan menguntungkan masyarakat Muslim, dan menyebarkan narasi yang mungkin tidak menguntungkan bagi kelompok agama lainnya.
Selain itu, penggunaan agama dalam politik identitas juga merambah ke media sosial. Berita, meme, dan konten yang mengandung unsur agama sering kali disebarluaskan dengan cepat, membantu memperkuat pesan politik tertentu. Kontroversi-seperti kampanye negatif yang menyerang calon lain berdasarkan afiliasi agama mereka-pun sering kali muncul, menciptakan atmosfer permusuhan yang menyulitkan untuk menjalin dialog antar kelompok yang berbeda.
