Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mendorong pemerintah daerah Kota Ambon untuk memperkuat layanan darurat 112 agar menjadi sistem terpadu yang efektif, responsif, dan menyeluruh dalam menangani berbagai situasi kedaruratan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam kunjungannya ke Ambon pada pertengahan Oktober 2026, sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintahan daerah serta upaya percepatan layanan publik berbasis digital dan integratif.
Layanan 112: Harapan dalam Situasi Darurat
Layanan darurat 112 adalah layanan bebas pulsa yang disediakan oleh pemerintah untuk menerima laporan kedaruratan masyarakat, seperti kecelakaan, kebakaran, bencana alam, kriminalitas, hingga kondisi medis kritis. Layanan ini dapat diakses selama 24 jam, dan telah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kota Ambon.
Namun demikian, dalam implementasinya, layanan 112 sering kali belum berjalan optimal, baik dari sisi koordinasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur, maupun kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi layanan tersebut.
Wamendagri menekankan bahwa penguatan layanan 112 di Ambon harus menjadi prioritas, mengingat pentingnya sistem komunikasi darurat yang cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran, terutama di kota yang rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran.
“112 bukan sekadar nomor telepon. Ini adalah jantung koordinasi kedaruratan. Harus ada SOP terpadu, sinergi instansi, dan respon cepat yang bisa diandalkan masyarakat,” tegas Wempi Wetipo.
Menuju Sistem Terpadu: Tantangan dan Strategi
Mendorong layanan 112 menjadi sistem terpadu berarti membangun jaringan komunikasi yang melibatkan berbagai unsur: pemadam kebakaran, kepolisian, ambulans, rumah sakit, BPBD, hingga aparat kelurahan. Wamendagri menyampaikan, saat ini banyak daerah masih menjalankan sistem secara sektoral, sehingga koordinasi menjadi lambat dan tidak efisien.
