Pengawasan yang ketat selama proses pilkada menjadi salah satu cara untuk meminimalisir konflik dan menciptakan proses demokrasi yang lebih bersih. Namun, hal ini tak selalu mudah dilakukan. Sering kali, aparat keamanan terjebak dalam kepentingan politik para kandidat, sehingga mereka tidak mampu bertindak objektif. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi selama pilkada mendapatkan sanksi yang sesuai.
Pilkada yang seharusnya mencerminkan suara rakyat sering kali diwarnai oleh berbagai tragedi dan konflik. Ketika kekuasaan menjadi segalanya, demokrasi pun terancam. Permasalahan ini tidak hanya memerlukan perhatian dari pihak terkait, tetapi juga dukungan dari masyarakat untuk menciptakan pilkada yang damai dan membawa perubahan positif bagi daerah masing-masing.
