Lebih lanjut, Apindo juga menegaskan bahwa pemerasan seperti ini tidak hanya berdampak pada individu pengusaha, tetapi juga pada ekonomi makro. Jika pengusaha merasa tertekan atau terancam, mereka cenderung akan menarik diri dari berinvestasi. Hal ini bisa berujung pada penurunan lapangan pekerjaan dan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dengan kata lain, ketidakberesan yang terjadi pada level kecil dapat berdampak sangat luas pada ekosistem bisnis dan ekonomi negara.
Berdasarkan data dan laporan, banyak pengusaha yang mengaku pernah menghadapi situasi serupa di mana mereka terpaksa menjalani proses yang tidak sehat untuk mendapatkan izin, kontrak, atau proyek dari pemerintah. Ketika pengusaha dipaksa untuk memberikan 'jatah' tertentu agar bisa bersaing secara legal, ini jelas menunjukkan bahwa ada penyimpangan yang perlu segera ditangani. Bukan hanya dari segi hukum, tetapi juga dari sisi etika bisnis.
Kepala Apindo juga menegaskan perlunya tindakan tegas dari pemerintah untuk menindak praktik-praktik pemerasan dan memperkuat sistem pengawasan agar pengusaha merasa aman dalam berinvestasi. Sementara itu, masyarakat juga perlu lebih kritis dan berperan aktif dalam pengawasan terhadap tindakan tidak etis yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
