Mengejutkan, pengumuman tentang kenaikan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) di beberapa perguruan tinggi negeri belakangan ini telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Masalah ini juga menjadi sorotan utama dalam dunia politik, karena berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Respons Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, terkait dengan ramainya perdebatan mengenai biaya UKT yang mahal pun menjadi perhatian banyak pihak.
Anies Baswedan bukan hanya seorang politisi, namun juga telah dikenal sebagai seorang pemikir pendidikan. Pemahamannya tentang masalah pendidikan membuat responsnya terhadap biaya UKT menjadi sorotan tersendiri. Mari kita telaah lebih dalam mengenai respons Anies Baswedan terhadap ramainya biaya UKT yang mahal, dan bagaimana isu ini memengaruhi dunia politik dan kebijakan pendidikan.
Sebagai awal dari responsnya, Anies Baswedan menyatakan keprihatinannya terhadap kenaikan biaya UKT yang menyulitkan mahasiswa. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan ini kontraproduktif dalam upaya memberikan akses pendidikan tinggi yang merata bagi masyarakat. Anies Baswedan juga menyoroti dampak sosial dari kenaikan biaya UKT ini, terutama bagi keluarga kurang mampu. Responsnya menggarisbawahi pentingnya menjaga aksesibilitas pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
Namun demikian, respons Anies Baswedan tidak hanya sebatas ungkapan keprihatinan. Dalam menyikapi isu biaya UKT yang mahal, Anies Baswedan juga mengajak untuk meninjau ulang seluruh sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Ia menyoroti pentingnya memastikan kebijakan-kebijakan pendidikan tidak menjadikan pendidikan sebagai komoditas semata, namun tetap memperhatikan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini juga diikuti dengan ajakan untuk lebih memperhatikan peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam mendukung pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa harus membebani mahasiswa dengan biaya yang terlalu tinggi.
