Ganjar Pranowo, yang sebelumnya diusung PDIP sebagai capres, dapat diberi tanggung jawab sebagai Menteri Dalam Negeri, peran sentral untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dan menjaga netralitas birokrasi menjelang Pilkada 2024.
Langkah ini tidak saja menyelesaikan masalah legitimasi etis Gibran, tetapi juga memberi ruang bagi rekonsiliasi dan konsolidasi nasional. Sebuah jalan tengah yang mempertemukan kekuatan besar bangsa untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap demokrasi, yang selama ini ternoda oleh praktik cawe-cawe kekuasaan.
Pemakzulan Gibran tidak perlu dibaca sebagai pengkhianatan terhadap hasil pemilu, melainkan sebagai pemulihan terhadap nilai-nilai demokrasi yang lebih mendasar: integritas, etika, dan kepatutan dalam jabatan publik.
Jika Prabowo berani mengambil langkah ini, ia tidak hanya akan tercatat sebagai pemimpin yang merangkul semua kekuatan, tetapi juga sebagai negarawan yang menyelamatkan demokrasi dari kerusakan sistemik yang ditinggalkan pendahulunya.
Surabaya, 6 Juni 2025
M. Isa Ansori
Kolumnis dan Akademisi, Pengajar Psikologi Komunikasi dan Pengamat Kebijakan Publik
