“Kalau lahannya bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah bagi masyarakat, tentu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada tetap menjadi lokasi tahanan di tengah kota,” jelas Ara.
Ara juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan visi Kementerian PKP dalam mendorong ketersediaan perumahan yang merata dan terjangkau. Ia berkomitmen untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mempercepat proses relokasi dan transformasi fungsi lahan penjara menjadi perumahan rakyat.
“Kami siap mendukung penuh kebijakan ini, termasuk dalam hal perencanaan tata ruang, penyediaan infrastruktur dasar, dan kerja sama dengan pengembang,” tambahnya.
Selain memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi, kebijakan ini juga dinilai akan membantu proses reintegrasi sosial para narapidana yang dipindahkan ke lokasi baru, karena akan disiapkan fasilitas yang lebih manusiawi dan modern di penjara baru tersebut.
Langkah ini juga direspons positif oleh para anggota Apersi yang hadir dalam acara tersebut. Mereka melihat adanya peluang kolaborasi dengan pemerintah untuk mempercepat penyediaan perumahan rakyat yang layak dan terjangkau, terutama di daerah perkotaan dengan permintaan tinggi.
