Dalam Pasal 56 menyebutkan juga “batas keliling lokasi”. Nah, di mana saja batas-batas keliling lahan RSSW yang dibeli Pemprov DKI? Apakah lahan yang dibeli itu berbatasan dengan Kyai Tapa seperti yang tercantum sebagai alamat dalam sertifikat tanah?
Jadi semakin gambalang. jika pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilihat adalah lokasi fisik lahan, bukan alamat lahan.
Karena dari lokasi fisik itulah ditentukan pemberian ganti rugi dan lain sebagainya. Bicara soal ganti rugi atau ganti untung pastinya tidak lepas dari soal anggaran. Berapa ganti rugi.untung yang lazim diberikan sehingga tidak merugikan negara atau menguntungkan pemilik lahan.
Kalau ada perbedaan, bagaimana? Adanya perbedaan pun dijabarkan dalam perpres tersebut. Hanya saja, sepembacaan saya, perbedaan yang dimaksud dalam Pasal 62 adalah perbedaan luas lahan yang ditentukan oleh batas-batas lahan bukan perbedaan sudut pandang antara “mazhab” Alamat dengan “mazhab” Lokasi Fisik.
