Hasil putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan perilaku Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak etis selama Pilpres 2024 mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan.
Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.
Banyak kritik yang masih ditujukan kepada keluarga Jokowi yang dianggap telah mengorbankan demokrasi Indonesia demi kepentingan pribadi.
Salah satunya datang dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Profesor Didin S Damanhuri, yang menyoroti masalah demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo.
Menurut Profesor Didin, pemilihan umum di era Jokowi menampakkan adanya gejala otoritarianisme yang semakin berkembang, di mana pemerintah memiliki paham politik otoriter yang menekankan kekuasaan pada pribadi tertentu.
"Meski melalui proses demokrasi dan pelaksanaan Pemilu selama 10 tahun terakhir, gejala otoritarianisme baru tetap muncul di era Jokowi," ujar Profesor Didin di Jakarta.
Pengamat ekonomi tersebut juga mencatat bahwa di bawah pemerintahan Jokowi, kepentingan bisnis sebagian pihak lebih didahulukan.
"Rakyat bukanlah yang paling diperhatikan, melainkan sekelompok kecil pemilik modal atau oligarki bisnis," tegasnya.
Profesor Didin juga memberikan tanggapan terhadap pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengeluhkan bahwa proses demokrasi di Indonesia saat ini melelahkan, berantakan, dan menghabiskan biaya besar.
