Hal menarik lainnya adalah dinamika hubungan Jokowi dengan Prabowo, yang sempat menjadi pesaingnya dalam kontestasi politik, namun kini menjadi mitranya dalam merumuskan konstelasi politik pasca-Pemilu. Meskipun prerogatif Prabowo untuk menentukan komposisi kabinet tetap diakui, namun adanya kolaborasi antara kubu pemenang dan kubu lawan menimbulkan pertanyaan akan sejauh mana kontrol politik Jokowi terhadap keputusan yang akan diambil.
Ikrar Nusa menyatakan reformasi kedua harus menjadi jalan untuk memperbaiki proses politik pasca-Pemilu 2024, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemerintahan yang akan datang. Hanya dengan cara ini, kita dapat membangun fondasi politik yang solid dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas proses politik yang berlangsung.
