Tampang.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan pemerintah harus tetap menghentikan reklamasi Teluk Jakarta yang selama ini menjadi polemik. Oleh sebab itu, para wakil rakyat di Senayan mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertekad menyetop kegiatan tersebut.
”Selama proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak memenuhi kaidah-kaidah lingkungan, sepatutnya proyek tersebut distop," ungkap Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI kepada wartawan dalam pesan tertulisnya, Rabu (1/11).
Apalagi, sambung politisi Partai Demokrat itu, saat ini sudah 21 ribu nelayan yang terancam kehilangan pekerjaan. ”Kita tetap kepada keputusan lama, bahwa reklamasi harus memenuhi terhadap kaidah-kaidah lingkungan. Terhadap aturan perundang-undangan dibidang lingkungan,” jelasnya.
Herman menegaskan, tentang persoalan lingkungan tidak bisa ditabrak-tabrak dengan perlakukan tak bertanggung jawab. ”Karena kalau ditabrak pasti akan ada dampak yang ditimbulkannya. Stop reklamasi sudah harga mati,” tegasnya.
