Herman juga mengatakan, jika semua kaidah dan unsur itu dipenuhi, maka proyek reklamasi Teluk Jakarta boleh dilanjutkan. ”Saya kira moratorium tetap harus dipertahankan, dan harus ada keputusan lain, yang tentu ini memberikan keputusan yang lebih baik. Yang kedua dalam pandangan saya bahwa tetap laut itu milik bersama,” katanya.
Begitupun dengan Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo yang menagtakan, sampai saat ini DPR masih dalam status moratorium reklamasi teluk Jakarta. ”Saat itu Komisi IV DPR yang salah satunya membidangi masalah kelautan dan perikanan masih dalam status memoratorium reklamasi Teluk Jakarta. Kalau dikatakan sudah memenuhi Amdal, apa benar-benar itu sudah selesai. Kedua adalah terkait alih fungsi wilayah atau lahan, Teluk Jakarta itu berada di wilayah kawasan strategis nasional, jadi harus dikeluarkan izin alih fungsi lahan,” ucapnya saat dihubungi, kemarin.
Menurutnya, saat ini terlihat ada rekomendasi dari Tim Moratorium yang seolah diabaikan. Sebagian besar Pulau G, itu terdapat obyek vital nasional, yang jika Pulau G itu dibangun, maka obyek vital nasional akan terganggu. ”Belum lagi di lokasi tersebut ada muara sungai. Dimana kalau muara sungai tidak dibatasi oleh pulau saja maka sedimentasinya akan cepat sekali, terlebih lagi kalau dibatasi,” jelasnya.
Jika kemudian terjadi kerusakan lingkungan tersebut, sambungnya, maka siapa yang akan bertanggung jawab akan hal itu. ”Belum lagi dampak lainnya, misalnya pelarangan nelayan memasuki wilayah tersebut. Padahal laut merupakan jalan nasional yang bisa dilalui siapa saja. Tidak ada pelarangan satu jengkal pun bagi warga negara Indonesia untuk bisa melalui laut,” tuntasnya.
