Tampang.com | Jelang Pilkada 2024, fenomena lama kembali muncul dengan wajah baru: dinasti politik. Dari anak gubernur hingga keponakan bupati, banyak kandidat kepala daerah yang merupakan bagian dari keluarga penguasa. Masyarakat mulai bertanya: apakah demokrasi di daerah hanya jadi panggung elite keluarga?
Oligarki Lokal Berkedok Demokrasi?
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pemantau pemilu mencatat bahwa lebih dari 25% kepala daerah memiliki hubungan darah dengan pejabat publik sebelumnya. Politik kekeluargaan ini kerap dibungkus narasi “melanjutkan visi-misi orang tua” atau “memiliki pengalaman sejak dini di pemerintahan”.
“Ini bukan soal kualitas pribadi, tapi soal struktur kekuasaan yang makin eksklusif. Masyarakat tak lagi punya banyak pilihan,” jelas Alfiandra, peneliti dari Pusat Kajian Politik UI.
