Tampang.com | Program wajib militer ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus bikin heboh jagat maya. Banyak orang tua dan pelajar merespons pro dan kontra terkait program ini. Konsep yang diusung Dedi Mulyadi dengan tujuan membentuk mental pelajar melalui pelatihan di barak militer ternyata menggugah perhatian berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Baru-baru ini, KPAI mengungkapkan bahwa mereka mendapat laporan dari pelajar yang merasa tertekan, bahkan diancam tidak naik kelas jika menolak mengikuti pelatihan tersebut.
Ketua KPAI, yang diwakili oleh para komisionernya, menyampaikan keprihatinan atas situasi tersebut. Mereka menilai intimidasi terhadap pelajar adalah sesuatu yang sangat tidak dapat diterima. Dalam pandangan KPAI, program yang tidak berdasarkan kesepakatan dan rasa aman bagi pelajar mungkin berpotensi merugikan perkembangan mental dan psikologis anak-anak yang terlibat. Menurut mereka, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang positif dan mendukung, bukan dalam suasana yang sarat dengan tekanan.
Dedi Mulyadi sepertinya sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kegeramannya terhadap kritikan yang dilontarkan oleh KPAI. Dalam sebuah pernyataan yang dilayangkan di media, ia menuding KPAI supaya jangan banyak komentar soal programnya. Ia mengatakan, “Melindungi anak-anak adalah tugas KPAI, maka ambil peran. Kalau hanya berkomentar dan memberikan rekomendasi, apa maknanya?”
Pernyataan ini jelas menggambarkan kekecewaan Dedi Mulyadi terhadap KPAI yang ia anggap seolah hanya mengedepankan suara tanpa turun langsung ke lapangan. Dedi mengklaim bahwa program wajib militer ini dilakukan dengan niat baik untuk membentuk karakter dan disiplin di kalangan generasi muda. Ia pun menambahkan bahwa pelatihan di barak militer ini bukanlah semata-mata untuk mengintimidasi, melainkan untuk menjadikan pelajar lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
