Keputusan untuk mengeluarkan BVA dari Akademi Kepolisian tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi atas perilakunya, tetapi juga sebagai upaya untuk menegakkan peraturan dan menanamkan kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran terhadap kode etik kepolisian. Hal ini sejalan dengan tujuan Akademi Kepolisian dalam mencetak para perwira Polri yang memiliki integritas, disiplin, dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Namun, di balik sanksi yang diberikan, muncul pula pertanyaan tentang proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum di lingkungan internal Akademi Kepolisian. Sebagai lembaga pendidikan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan pelanggaran sangatlah penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa lembaga ini serius dalam menjaga standar etika dan disiplin.
Kontroversi ini juga menjadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait, baik di dalam maupun di luar Akademi Kepolisian. Dalam menangani kasus-kasus serupa, perlunya koordinasi antara pihak pengelola lembaga, pembina, dan proses hukum secara adil dan transparan perlu diperhatikan.
