Selama ini pendekatan terhadap anak putus sekolah, melalui Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), namun, lanjutnya, jika ada 700 ribu anak yang tidak sekolah, maka bisa dibayangkan harus berapa anggaran yang dipersiapkan.
”Dalam setahun tercatatat kurang lebih 400 ribu yang tidak tertampung lulusan SMP. Kalau USB bisa menampung sekitar 300 orang dengan hitungan 10 kelas dengan satu kelas 30 orang berarti diperlukan sekitar 1000 USB. Jika satu USB harganya Rp 10 miliar, maka pemerintah harus menyediakan anggaran untuk USB sekitar Rp 3 triliun. Pemerintah Jabar belum sampai ke arah sana, maka harus ada terobosan dan dilakukanlah program SMA terbuka dan SMK PJJ ini,” paparnya.
Dadang menuturkan, saat ini pihaknya baru bisa menampung 36 ribu siswa di SMA terbuka. Dan jika masih mengandalkan USB berapa USB yang harus dibangun. ”Angka tersebut tidak begitu akurat,” tuturnya.
Mekanisme SMA Terbuka ini, lanjutnya, akan ditunjuk SMA induk kepada SMA biasa terutama SMA negeri. SMA induk ini membuka kegiatan belajar jarak jauh yang disebut Tempat Kegiatan Belajar (TKB) dengan jumlah yang belajar sebanayak 30 orang dan setiap SMA SMK yang ditunjuk rata rata bisa menampung dua sampai 10 TKB.
”SMA Terbuka dibuat terutama di daerah yang APK nya rendah, kalu di kota rata-rata APK tinggi. Bandung sudah mencapai 99 persen, Kota Cirebon, Bogor, Cimahi sudah tinggi. Kalau kabupaten-kabupaten rata rata masih rendah. Hampir semua sekolah negeri ditunjuk sebagai induk atau hampir 700 lebih sekolah,” urainya.
