Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dilaporkan atas dugaan perbuatan asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Pelaporan ini dilayangkan oleh seorang anggota PPLN melalui Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (LKBH FKUI). Dalam laporan yang disampaikan, Hasyim diduga memanfaatkan jabatannya untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai norma.
Beredarnya kabar mengenai dugaan asusila yang melibatkan pejabat tinggi seperti Hasyim Asy'ari tentu mengejutkan banyak pihak. Ketua KPU seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam berperilaku, terutama saat menjalankan tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Namun, jika benar adanya dugaan ini, maka hal tersebut adalah suatu pelanggaran serius yang mempengaruhi integritas lembaga penyelenggara pemilihan.
Keberadaan PPLN sebagai bagian dari lembaga KPU yang bertugas di luar negeri menambah kompleksitas dari kasus ini. PPLN harus menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan profesionalisme, sehingga dugaan perbuatan asusila yang dilaporkan menimbulkan dampak yang lebih luas, baik terhadap kredibilitas institusi maupun upaya pemerintah dalam menjaga citra Indonesia di mata dunia.
Laporan yang dilayangkan melalui LKBH FKUI menunjukkan bahwa pihak pelapor memilih jalur hukum untuk menindaklanjuti dugaan tersebut. Langkah hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan atas dugaan yang terjadi dan menempatkan masalah ini dalam koridor hukum yang berlaku. Proses hukum selanjutnya akan memberikan kepastian apakah dugaan asusila tersebut berdasar atau tidak.
