Implementasi validasi biometrik di gerai-gerai operator untuk proses penggantian SIM.
Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagian dari Kementerian Dalam Negeri—untuk pengambilan dan verifikasi data kependudukan digital.
Standardisasi sistem keamanan data berdasarkan ISO 27001.
Penerapan teknologi liveness detection yang bersertifikasi ISO 30107-2, sehingga sistem dapat membedakan wajah asli dengan foto atau video palsu.
Kolaborasi intensif antar lembaga ini diharapkan tidak hanya memperkuat keamanan data, tetapi juga mengurangi peluang penyalahgunaan identitas digital secara ilegal.
Siapa yang Wajib? Apa Dampaknya?
Kebijakan ini hanya berlaku untuk pelanggan baru, sehingga mereka yang sudah punya kartu SIM tak perlu khawatir harus melakukan registrasi ulang.
Namun mulai 1 Juli 2026, calon pelanggan yang ingin membeli kartu SIM tidak akan bisa lagi memakai metode registrasi tradisional (NIK/Kartu Keluarga) jika tidak melengkapi verifikasi wajah terlebih dahulu.
Hal ini juga berarti:
Tidak ada celah lagi bagi pihak yang mencoba meminjam identitas orang lain untuk mendaftar SIM.
Data pengguna akan lebih akurat dan transparan, membantu penegakan hukum digital di masa depan.
Kebijakan baru ini merupakan langkah besar menuju registrasi SIM yang lebih aman dan transparan. Meski mungkin memicu kontroversi soal privasi, pemerintah menegaskan langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih bersih dan terlindungi dari penyalahgunaan identitas.
