Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, mengungkapkan bahwa saat ini sedang berlangsung proses revisi garis kemiskinan nasional. Sejak tahun 1998, Badan Pusat Statistik (BPS) masih menggunakan metode penghitungan kemiskinan yang tidak mengalami perubahan. Arief juga menjelaskan bahwa kajian untuk menyusun metodologi baru ini telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir.
"Selama enam bulan terakhir, saya bekerja sama dengan tim di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), juga dengan mitra di Bank Dunia, serta berkomunikasi dengan BPS untuk dapat segera merevisi. Proses ini sudah mulai berjalan," ucap Arief dalam wawancaranya dengan Tempo pada tanggal 8 Juni 2025.
Ditegaskannya, penyelesaian revisi ini sangat penting untuk dilakukan secepatnya, mengingat garis kemiskinan di Indonesia semakin mendekati batas kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Yang lebih mencengangkan, Indonesia yang tergolong dalam negara berpendapatan menengah ke atas atau upper-middle income, seharusnya dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah ini.
Dalam konteks global, Bank Dunia baru saja memperbarui garis kemiskinan internasional dari yang sebelumnya sebesar US$ 2,15 per kapita per hari menjadi US$ 3,00 per kapita per hari. Selain itu, garis kemiskinan untuk negara-negara berpendapatan menengah ke bawah juga direvisi dari US$ 3,65 menjadi US$ 4,20. Untuk negara dengan pendapatan menengah ke atas, batas kemiskinan yang ditetapkan berubah dari US$ 6,85 menjadi US$ 8,30. Salah satu faktor yang mendorong perubahan ini adalah kenaikan garis kemiskinan nasional di 16 negara yang berpendapatan rendah.
