Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pengalihan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah pada tanggal 2 Juli 2024. Aturan ini menerangkan peningkatan gaji Kepala Perwakilan Ombudsman di daerah sejalan dengan bertambahnya beban tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka. Kepala ombudsman sekarang akan menerima gaji sebesar Rp 18,3 juta, meningkat dari sebelumnya sebesar Rp 11,59 juta.
Pasal 2 dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan besaran penghasilan mencapai Rp 18.535.000. Selain itu, besaran tunjangan transportasi juga mengalami kenaikan, sekarang menjadi Rp 2.250.000 dari sebelumnya Rp 1.500.000. Namun, tunjangan transportasi tersebut tidak berlaku jika Kepala Perwakilan Ombudsman RI di daerah telah diberikan kendaraan dinas.
Tak hanya itu, Kepala Ombudsman Daerah juga berhak mendapatkan jaminan sosial yang mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kenaikan gaji dan tunjangan ini disorot sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap kinerja Kepala Perwakilan Ombudsman Daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan demikian, hal ini juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para pejabat yang bertugas di lembaga Ombudsman di daerah.
Dalam menghadirkan kepastian hukum, pemerintah menegaskan pentingnya adanya aturan yang jelas terkait dengan penghasilan dan tunjangan bagi para pejabat negara. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan upaya untuk memastikan kesejahteraan para pejabat pelayanan publik yang berkinerja baik.
