PT Kereta Api Indonesia (Persero) meminta restu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2 triliun untuk periode 2024. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan, alasannya karena urgensi kebutuhan pengguna dan armada kereta atau gerbong KRL sudah melebihi usia 30 tahun.
"Persetujuan tambahan PMN pada 2024 ke PT KAI sebesar Rp 2 triliun untuk kebutuhan pengadaan sarana KRL yang sangat mendesak," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Senin (1/7/2024).
Didiek memaparkan, kebutuhan PMN diperlukan mengingat kebutuhan pengguna terhadap sarana KRL Jabodetabek sangat besar yaitu naik 24% setiap tahun dan akan mencapai 410 juta penumpang pada tahun 2027. Untuk angkutan penumpang pada tahun 2024 ditargetkan sekitar 440 juta setelah tahun lalu mencapai 389 juta. Karena pada saat pandemi di tahun 2019 penumpang kereta sudah mencapai 429 juta yang mayoritas adalah penumpang KRL. Angkutan barang juga tumbuh tahun lalu sebanyak 63,7 juta, sedangkan tahun ini ditargetkan 68,3 juta. Bahkan, sampai dengan bulan Mei, rata-rata volume pengguna commuter line Jabodetabek pada hari kerja mencapai 985 ribu per hari, dan puncaknya terjadi di bulan April ini 1,64 juta.
Menurutnya, pengadaan sarana KRL saat ini sangat urgen dibutuhkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dan pertambahannya sarana KRL yang memasuki masa konservasi atau sudah masa yang harus diberhentikan operasinya. "Untuk itulah maka diperlukan suatu pengadaan untuk replacement, sehingga sampai dengan tahun 2027 diperlukan sekitar 37 trainset yang mayoritas sudah berusia di atas 30 tahun," jelasnya. Didiek mengungkapkan, replacement kereta-kereta yang akan dilakukan konservasi sebanyak 1.088 unit yang telah berusia 30 tahun atau lebih sehingga diperlukan pengganti. Apalagi pada saat pembelian kereta-kereta tersebut impor dan bukan barang baru.
