Tampang

Pertamina Pecat Operator SPBU yang Pungli Biaya Admin Rp5.000

13 Agu 2024 20:54 wib. 92
0 0
Pertamina Pecat Operator SPBU yang Pungli Biaya Admin Rp5.000
Sumber foto: website

PT Pertamina Patra Niaga telah memecat operator SPBU yang viral karena melakukan pungutan liar di kota Denpasar, Bali. Surat pemecatan disampaikan oleh pihak Pertamina pada hari Selasa, 13 Agustus 2024.

Heppy Wulansari, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, menyatakan bahwa perusahaan telah segera melakukan pengecekan langsung ke SPBU terkait. Operator yang terindikasi melakukan pungli langsung diberhentikan pada kesempatan pertama dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tindakan ini diambil sebagai bentuk komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mendukung kenyamanan konsumen serta mematuhi aturan yang berlaku.

Heppy juga mengimbau pengelola SPBU untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Perusahaan berharap agar semua SPBU dapat memastikan bahwa tidak ada oknum operator yang melakukan pungutan liar atau memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk permohonan maaf, Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemui pelayanan SPBU yang tidak sesuai melalui call center 135. Heppy menekankan kembali permintaan maaf atas kejadian ini dan juga mengingatkan konsumen bahwa jika mengalami kendala saat pengisian BBM di SPBU Pertamina, mereka dapat langsung melaporkannya ke call centre Pertamina 135.

Sebelumnya, beredar video yang diunggah oleh akun Instagram @romansasopirtruck. Dalam video tersebut terlihat adanya perdebatan antara pengemudi dengan petugas SPBU terkait biaya administrasi sebesar Rp5.000 yang baru saja diterapkan di SPBU tersebut. Pengemudi mempertanyakan kenaikan biaya administrasi tersebut, terlebih ketika pembelian Pertamax sebesar Rp100 ribu per hari.

<123>

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

POLLING

Partai Lebih Mengutamakan Aspirasi Rakyat atau Kekuasaan?