RPP Tak Kunjung Rampung, Siapa Diuntungkan?
Penyusunan RPP PDP yang seharusnya jadi prioritas justru berjalan lambat. Beberapa aktivis menduga adanya tarik ulur kepentingan antara pemerintah, pelaku industri digital, dan lembaga negara terkait, terutama soal kewenangan pengawasan dan sanksi.
“Semakin lama RPP ini digantung, semakin leluasa pula penyedia layanan digital memperlakukan data pengguna sesuka hati,” tambah Alfian.
Pengguna Tidak Punya Mekanisme Perlindungan
Tanpa petunjuk teknis, pengguna tidak punya mekanisme pengaduan yang jelas, sementara penyelenggara sistem elektronik tak punya kewajiban eksplisit untuk memberitahu publik saat data bocor.
Solusi: Transparansi dan Keterlibatan Publik
Para ahli mendesak agar penyusunan RPP segera diselesaikan dengan melibatkan masyarakat sipil, pakar hukum digital, dan organisasi perlindungan konsumen. Transparansi dalam proses ini penting untuk memastikan tidak ada celah bagi kepentingan bisnis semata.
