Sejalan dengan itu, PDIP juga harus mampu mempertahankan kestabilan internal partai, mengingat kemunculan kasus hukum terhadap salah satu jajaran kepemimpinan partai dapat berdampak pada kondisi internal partai itu sendiri. Menjaga kesatuan dan soliditas partai di tengah-tengah tekanan publik dan pihak-pihak luar adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan bijak oleh PDIP.
Dalam konteks penegakan supremasi hukum, pendekatan yang proporsional dalam menyelesaikan kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto menjadi kunci penting bagi PDIP. Sikap yang ditunjukkan oleh PDIP akan memberikan petunjuk bagi partai lainnya dalam menanggapi kasus-kasus serupa yang mungkin terjadi di masa depan.
Di samping itu, melibatkan unsur-unsur independen, seperti lembaga survei, LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pandangan yang objektif terhadap kasus ini adalah langkah yang dapat dilakukan oleh PDIP untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan transparansi dalam menghadapi kasus hukum yang melibatkan pihak-pihak internal partai.
Adanya kasus hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto diharapkan juga dapat menjadi momentum bagi PDIP untuk melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme pengawasan dan kontrol intern yang dimilikinya. Langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan integritas partai harus dilakukan secara tegas dan komprehensif.
